Organisasi Adat Tak Ingin Ada Pembongkaran Rumah Ibadah, Parasan: Kita akan Berjuang Bersama

Kasus GPdI Elgibor Tingkulu, DPRD Manado Agendakan Hearing dengan Pihak Terkait

Manado, MYMC-Laskar Manguni Indonesia (LMI) dan gabungan organisasi kemasyrakatan (Ormas) adat Minahasa menunjukkan komitmennya dalam menjaga kebebasan beribadah di Indonesia, khususnya di Sulawesi Utara (Sulut). Salah satu buktinya adalah saat gabungan ormas adat Minahasa ini turun langsung melakukan mediasi untuk menggagalkan eksekusi  putusan pengadilan membongkar Gereja GPdI Elgibor Tingkulu, Kecamatan Wanea, Manado, Selasa (19/11/2019).

Massa yang dipimpin Tonaas Wangko DPP LMI Pdt Hanny Pantouw sukses memediasi pemohon eksekusi dan termohon ( Gembala GPdI Elgibor Tingkulu, red) serta Pengadilan Negeri (PN) Manado.  Pelaksanaan eksekusi pun ditunda oleh PN Manado sampai waktu yang belum ditentukan, di mana ada negosiasi dari pihak penggugat dan tergugat.

Jemaat GPdI Elgibor Tingkulu gembira dengan pembatalan ekseksui tersebut. Mereka memanjatkan puji syukur kepada Tuhan. “Terima kasih Pdt Hanny dan Ormas adat Minahasa. Tuhan memberkati selalu,” ujar salah satu anggota jemaat.

Meski sukses memediasi pihak terkait, Ormas Adat Minahasa masih melanjutkan upayanya untuk memperjuangkan kekebasan beribadah. Setelah di PN Manado, Hanny Pantouw dan kawan-kawan menyambangi DPRD Manado.

LMI dan Ormas Adat Minahasa diterima Benny Parasan dan Bobby Daud (Foto: nji/mmc)

Rombongan diterima Ketua Komisi I DPRD Manado Benny Parasan. Ikut menemani Parasan adalah Boby Daud, Jeane Laluyan,  Meikel Maringka, Franko Wangko dan Suharto Kiu. Dalam dialog itu, Hanny Pantouw  meminta DPRD Manado untuk mengeluarkan rekomendasi gereja tak dibongkar. Ia juga berharap wakil rakyat ikut meninjau lokasi dan mencari solusinya.

“DPRD harus jernih melihat eksekusi terkait rumah ibadah. Karena kalau melihat kasat mata ada indikasi persoalan kapitalis yang mengawal. Jadi kita juga tidak tinggal diam,” kata Hanny.

Soal harapan itu, Benny menyarankan masyarakat dan organisasi adat untuk mengumpulkan semua bukti. “Kita akan berjuang bersama-sama. Mafia tanah di Manado jangan diberi ruang. Kalaupun ada yang tidak hadir saat hearing, kami akan panggil secara paksa. Selanjutnya usai hearing baru sama-sama kita turun lapangan,” ujarnya.

DPRD Manado pun langsung mengagendakan hearing dengan pihak terkait. “Hearing kita rencanakan 25 November 2019. Alasannya untuk mengetahui siapa saja yang terlibat. Apalagi yang berperkara sudah lebih dari satu,” ucap Maringka.

Kasus yang terjadi di Tingkulu menurut Ketua PN Manado Lukman Bachmid, SH, MH hampir sama dengan kasus yang pernah ia tangani saat menjadi Ketua PN Aceh. “Pihak penggugat di Aceh ketika itu dengan tulus ikhlas memberikan sebidang tanahnya sebagai pengganti Mushollah yang dibongkar,”  ungkap Lukman dalam sesi audeinsi dengan perwakilan Organisasi Adat Minahasa.

Sementara Hanny Pantouw Cs berharap kasus ini diselesaikan baik-baik tanpa harus membongkar gerejanya. Tempat ibadah entah itu gereja, masjid, vihara, pura dan klenteng  menurut Hanny tak bisa dieksekusi. “Kami minta agar setiap ada sengketa tanah dan di sana ada tempat ibadah maka pihak pengadilan jangan langsung mengeksekusi putusan dengan membongkar tempat ibadah,” ucap Hanny. (ags)

Author: Redaksi MyManado

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *